Jakarta, GayaTekno.id – Tekanan dunia terhadap produsen mobil listrik asal China terus berlanjut, seiring dengan terus berkembangnya bisnis perusahaan-perusahaan asal Negeri Tirai Bambu.
Setelah Amerika Serikat menaikan tarif pajak kendaraan EV pada 27 September lalu, kini giliran regulator dari Benua Biru yang menetapkan kebijakan serupa.
Ternyata, rumor itu benar. Sebuah laporan muncul yang mengklaim bahwa mayoritas negara anggota Uni Eropa mendukung kenaikan tarif untuk kendaraan listrik China.
Tarif tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober mendatang dan akan ditambahkan di atas tarif pajak tetap 10% yang berlaku saat ini. Kebijakan tersebut berlaku mengikat dalam jangka waktu lima tahun.
Namun berbeda dengan regulasi yang dibuat pemerintah AS yang ‘memukul’ rata persentase kenaikan tarif pajak terhadap produsen mobil listrik asal China, skema kenaikan tarif pajak Uni Eropa tidak akan sama untuk semua merek.
Misalnya, BYD mendapat bea masuk sebesar 17%, Geely mendapat pajak tambahan sebesar 18,8% dan Tesla hanya mendapat tarif sebesar 7,8%.
Di sisi lain, SAIC paling terpukul dengan tarif sebesar 35,3%. Meskipun Tesla bukan produsen mobil asal China, tapi sebagian besar kendaraannya yang dijual di Eropa diimpor dari China.
Menurut laporan Bloomberg yang dikutip pada Minggu (6/10/2024), Jerman, Hungaria, Malta, Slowakia, dan Slovenia telah memberikan penolakan terhadap regulasi ini.
Meski begitu, mayoritas negara Uni Eropa lainnya seperti Bulgaria, Denmark, Estonia, Prancis, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Belanda, dan Polandia memberikan suara untuk mendukung usulan tarif tersebut.
Sementara itu, Austria, Belgia, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Finlandia, Yunani, Luksemburg, Portugal, Rumania, Spanyol, dan Swedia, memilih abstain dari pemungutan suara.
Meskipun pajak impor telah diberlakukan, Tiongkok dan Uni Eropa masih berupaya menemukan solusi yang sesuai dengan peraturan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia).
Namun, hal itu tidak akan menjadi tugas yang mudah karena bahkan setelah penyelidikan Komisi Eropa, pemerintah China tetap bersikeras menolak untuk memberikan subsidi kepada produsen kendaraan listrik.
